Dulu Klaim 10 Truk Sekarang 12 Truk , Inilah Kemajuan Kuantitatif Kuasa Hukum Kubu Prabowo

Dulu Klaim 10 Truk Sekarang 12 Truk , Inilah Kemajuan Kuantitatif Kuasa Hukum Kubu Prabowo

Tidak Mudah Menaklukkan Jokowi dengan "Perangkap" Rekonsiliasi

Moeldoko soal Pemulangan Rizieq: Pulang Sendiri Saja

Wiranto Bentuk Tim Pantau Pencaci Jokowi

Pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi tahun 2014 kubu Prabowo - Hatta klaim bakal membawa 10 truk bukti kecurangan Pilpres yang hasilnya memenangkan pasangan Jokowi - JK. Lalu kuasa hukum Prabowo saat itu, Maqdir Ismail merevisi klaim itu dengan mengatakan bukan 10 truk tapi 10 kontainer. Ternyata sejarah berulang, setelah kalah lagi dengan Jokowi, Prabowo kembali menggugat hasil Pilpres ke MK dengan klaim serupa bakal membawa 12 truk bukti kecurangan.

Bagaimana faktanya ?

Secara logika, bila benar ada kendaraan truk- truk tersebut mengangkut kertas - kertas dokumen volume nya pasti sangat besar, bisa jadi ruangan penyimpanan bukti di gedung MK tak muat. Sayang pihak kuasa hukum 02 tak pernah menyebutkan truk jenis apa yang memuat dokumen - dokumen bukti tersebut.

Menurut situs kargo.id, jenis truk yang biasa dipakai untuk mengangkut barang mempunyai berat kosong rata - rata 2,5 ton dan maksimal beban angkutnya 8 ton. Dengan kata lain truk tersebut bisa memuat rata - rata 6,5 ton dalam konteks ini berat tersebut adalah bukti kecurangan Pilpres. Bila dikalikan 12 x 6,5 sebesar 78 ton, jumlah yang sangat besar, lalu sampai kapan staf MK bisa memverifikasi semua bukti - bukti tersebut mengingat jadwal penyelesaian sengketa di MK waktunya terbatas.

Kompas.com (25/07/2014) pernah melaporkankan bahwa tim kuasa hukum Prabowo - Hatta batal membawa 10 truk berisi alat bukti dugaan kecurangan Pilpres 2014. Bahkan hasil pantauan Kompas.com, mereka hanya bawa empat bundle kertas yang telah dijilid. Di bagian depan terdapat gambar Prabowo-Hatta dan tulisan .

Sejarah berulang, kuasa hukum Prabowo kembali klaim sanggup hadirkan bukti kecurangan bertruk - truk, faktanya pada hari penyerahan bukti hanya mengirim satu truk . Meski ketahuan bohong, tim kuasa hukum 02 di depan sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2019 ini malah menuding staf MK tak mau menerima bukti tersebut dengan alasan kelelahan.

Menurut Luthfi Yazid anggota tim kuasa hukum 02, 11 truk lainnya terpaksa disuruh kembali karena tidak bisa diterima oleh staf MK selama jam layanan. Tentu saja aksi playing victims yang dipertontonkan di depan sidang ini langsung dibantah oleh salah satu hakim MK yang mengadili kasus itu.

Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, balik bertanya soal 'ditariknya' truk terkait dokumen bukti-bukti. Menurutnya, petugas di MK memiliki waktu istirahat pukul 19.00 WIB tapi tetap dilanjutkan menerima dokumen terkait gugatan setelah waktu istirahat, seperti dilansir Detik.com (14/06/2014).

"Makanya jangan katakan di sini (MK) yang capek. Saya sudah kontrol memang jam 7 closed, istirahat. Tapi setelah itu diperiksa lagi. Bahwa ada ditarik lagi, itu soal lain. Jangan seolah-olah jangan Mahkamah keliru di sini," sambung Palguna.

Mencermati argumen pihak 02 berkait dengan gugatan hasil Pilpres 02 ke MK saya "ngakak" sendiri, kuasa hukum Prabowo - Sandy sebenarnya bukan orang - orang sembarang, mempunyai reputasi cukup baik di bidang hukum. Pentolan tim ini antara lain : Bambang Widjojanto Pendekar anti-korupsi, Denny Indrayana profesor hukum dan mantan Wamen Kemenkumham. Entah kenapa ketika menjadi pembela Prabowo-Sandi ucapan mereka menjadi seperti politisi, padahal semestinya seorang lawyer pernyataannya bertolak dari Undang - Undang bukan opini.

Perhatikan ucapan Bambang Widjojanto saat mengajukan berkas gugatan ke MK, belum juga beracara atau sidang, BW sudah berprasangka buruk dengan menyebut MK singkatan dari "Mahkamah Kalkulator". Cerocosan mulut BW tersebut bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court), namun saya tak heran dengan omongan BW karena banyak jubir BPN dan politisi dari kubu 02 doyan diksi negatif dengan tujuan mendelegitimasi lembaga yang digugatnya seperti KPU dan Bawaslu.

Syarat utama untuk bergabung dengan barisan pendukung Prabowo salah satunya adalah wajib mahir nyinyir dan sebar hoax. " Lalu dimana letak misterinya?* Sejak tahun 2014 hingga 2019 kuasa hukum Prabowo selalu berganti, namun klaimnya tak berubah soal bukti kecurangan bertruk - truk yang tak pernah muncul seperti yang dikatakan. Pada sengketa Pilpres kali ini kubu Prabowo mengalami kemajuan dalam soal jumlah, pada tahun 2014 klaimnya 10 truk, tahun ini naik 12 truk.