Tiga Alasan Kenapa Titiek Soeharto Mesti Diperiksa Polisi Terkait Kerusuhan Aksi 22 Mei

Kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 ternyata meninggalkan luka yang mendalam.

Bagaimana tidak, massa pendukung Paslon 02 tersebut melempari polisi pakai bom molotov, botol, batu dan petasan, saat demo di depan Gedung KPU dan Bawaslu pada 22 Mei 2019 silam.

Saat itu, mereka juga membakari mobil yang ada di depan Asrama Brimob Petamburan, Jakarta Barat.

Terhitung ada 11 unit mobil yang menjadi korban amuk massa.

Ternyata eh ternyata, para perusuh yang berkedok pendemo itu tidak gratisan lho atau murni ingin menyampaikan aspirasi. Diantara mereka banyak juga yang menjadi pendemo bayaran, yakni dibayar Rp 300 ribu per hari.

Beberapa amplop berisi uang, jatah untuk bayaran pelaku berhasil diamankan oleh polisi. Di amplop putih yang masih tertutup rapat itu tertulis sejumlah nama peserta aksi.

Secara keseluruhan, dari 187 perusuh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, polisi berhasil menyita uang sebesar Rp 20 juta.

Massa perusuh tidak hanya warga DKI Jakarta saja lho, tapi ada juga dari Surabaya dan Tanggerang.

Mereka yang berasal dari Surabaya ini didatangkan menggunakan pesawat terbang, dan penginapannya di sejumlah hotel di Jalan Wahid Hasyim juga ada yang membayari.

Untuk itulah lembaga independen, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar aparat kepolisian segera mengungkap siapa penyandang dana yang membiayai aksi 22 Mei tersebut.

IPW juga meminta agar Polri memeriksa sejumlah tokoh, termasuk diantaranya Titiek Soeharto.

Pertanyaannya, kenapa putri penguasa Orba itu mesti diperiksa polisi, terkait kerusuhan aksi 22 Mei?

Berikut 3 alasannya.

Pertama, ia hadir dalam kerumunan aksi massa menolak hasil Pilpres yang berujung ricuh itu.

"Untuk mengungkap jaringan kerusuhan 22 Mei ini, Polri sepertinya perlu memeriksa sejumlah saksi, terutama para tokoh yang sempat hadir dalam aksi demo di depan Bawaslu, seperti putri mantan Presiden Soeharto, Titiek Soeharto," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane (31/05).

Selain itu, Polri juga semestinya memeriksa pengusaha yang juga tokoh partai agama berinisial HM. Karena HM inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu penyandang dana untuk memuluskan rencana pembunuhan 4 tokoh nasional dalam aksi 22 Mei itu.

Kedua, alasan lain kenapa janda Prabowo itu mesti diperiksa polisi adalah jejak digital pernyataannya.

Ia pernah memprovokasi massa dengan mengatakan Prabowo-Sandi tidak akan membawa sengketa hasil Pilpres ke MK, dengan alasan sengketa Pilpres 2014 di MK tidak seperti yang diharapkan.

Kaya'nya kita ke MK nggak, karena kita pernah pengalaman di 2014, kita ke MK, judulnya belum diperiksa, bukti-buktinya belum diperiksa, sudah diketok yang menang sebelah sana," ujar Titiek, (17/05).

"Jadi kaya'nya sekarang kita tidak akan ke MK lagi. Jadi kita akan berjuang di jalanan," lanjutnya.

Jika tidak menggugat ke MK, jalur mana lagi yang akan mereka tempuh untuk Prabowo terpilih jadi presiden?

Bebebrapa diantaranya, memprovokasi massa untuk melakukan aksi people power.

Sebagaimana diketahui, bahwa Titiek Soeharto berpengalaman lho terkait people power. Yang mana, pada 1998 silam, bapaknya yang sudah berkuasa selama 32 tahun itu dilengserkan dari kursi presiden juga lewat aksi people power mahasiswa dan masyarakat.

Lantas, apakah Jokowi mau dilengserkan seperti mantan mertua Prabowo itu?

Indikasinya sudah ada.

Bahkan, sudah banyak bukti kalau Jokowi akan dimakzulkan secara inkonstitusional.

Ketiga, berdasarkan hasil investigasi majalah berita mingguan Amerika Serikat, TIME yang diterbitkan pada 1999 silam, Soeharto telah menimbun harta kekayaan miliaran dollar AS, baik di dalam maupun di luar negeri.

Miliaran dolar uang Soeharto itu sebagiannya disimpan di Bank Swiss.

Dan saat ini, Presiden Jokowi sedang gencar-gencarnya berusaha menyita 7 ribu triliun lebih aset dari hasil kejahatan yang di simpan di luar negeri tersebut, termasuk di Swiss.

Pertanyaannya, koruptor mana sih yang mau dan ikhlas harta begitu saja, haramnnya yang sudah disimpan dengan rapi di luar negeri, disita oleh negara?

Tentu mereka akan berjuang mati-matian untuk #2019GantiPresiden.

Pertanyaa berikutnya, kenapa Polri mesti bekerja cepat untuk memburu para penyandang dana kerusuhan ini, termasuk diantaranya memeriksa Titiek Soeharto?

Agar otak kerusuhan bisa dicyduk dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerusuhan susulan, baik di MK saat sidang sengketal hasil Pilpres maupun saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada Oktober 2019 nanti.