Komisioner Tinggi HAM PBB Dukung Kebijakan Jokowi di Papua

Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet menegaskan dukungannya atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua.

Mantan Presiden Chile itu menilai langkah pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam menangani kondisi rusuh di Papua patut disambut positif. Insiden ini sendiri dipicu oleh ucapan rasis dari sekelompok oknum di Surabaya, Jawa Timur.

“Saya menyambut seruan yang dilakukan oleh Presiden (Joko) Widodo dan tokoh-tokoh tingkat tinggi lainnya terhadap rasisme dan diskriminasi -,masalah lama dan serius di provinsi Papua dan Papua Barat- dan seruan mereka untuk dialog dan ketenangan,” ujar Bachelet dalam pernyataan tertulis Komisi Tinggi HAM PBB, pada Rabu, 4 September 2019.

“Saya mencatat bahwa beberapa penangkapan telah dilakukan dan beberapa anggota pasukan keamanan telah ditangguhkan sehubungan dengan insiden terhadap siswa Papua di Surabaya dan Malang,” imbuhnya.

Tetapi Bachelet turut mengkhawatirkan laporan bahwa adanya pihak-pihak lain yang juga aktif terlibat dalam kekerasan.

Mengenai jatuhnya korban dalam peristiwa kerusuhan, Komisi Tinggi HAM mengaku sudah memantau situasi Papua dan Papua Barat selama dua minggu terakhir. Selain juga pihak Komisi Tinggi HAM juga sudah mengamati beberapa insiden lain sejak Desember 2018.

“Kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demokratis dan beragam,” tegas Bachelet.

Lebih lanjut, Bachelet mendorong pihak berwenang untuk terlibat dalam dialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka, serta untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari hal-hal yang berlebihan. [medcom.id]