Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) membuat surat pernyataan tidak terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.
Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) membuat surat pernyataan tidak terima terhadap pernyataan Menko Polhukam Wiranto terkait pengungsi korban gempa Ambon.
Dalam foto surat yang diterima Wartawan, KKBMM meminta Pemerintah menghapus Maluku dari peta Indonesia karena mereka merasa sudah tidak dianggap.
"Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku," tulis surat yang ditandatangani Ketua Umum KKBMM Djamaludin Koedoeboen tanggal 1 Oktober 2019 seperti dikutip wartawan, Kamis (3/10).
Dalam surat itu, Djamaludin mengatakan pernyataan Wiranto tidak mencerminkan perangai pejabat negara.
Ia menulis Wiranto melukai perasaan warga Maluku yang sedang terkena musibah.
Padahal gempa di Ambon menjadi momen warga antarsuku dan agama yang pernah terpecah kini saling membantu dan menguatkan.
Lebih lanjut, Djamaludin menyebut perkataan Wiranto mencerminkan absennya pemerintah selama ini dalam urusan-urusan warga Maluku.
"Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 tahun silam, Bapak Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru," tulis dia.
Djamaludin sendiri mengatakan bahwa seluruh isi surat tersebut benar. Djamaludin berkata sudah dua kali mampir ke Kantor Menko Polhukam di Jakarta pada Selasa (1/10/2019) dan Rabu (2/10/2019).
Namun saat datang, mereka tak bisa menemui Wiranto karena sedang pergi ke Singapura.
"Betul, iya. Kalau sekiranya Pemerintah menganggap Maluku adalah beban dari negara ini, kita minta seperti itu," kata Djamaludin lewat sambungan telepon , Kamis (3/10/2019).
Djamaludin berencana kembali menyambangi Wiranto pada Senin (6/10/2019) pekan depan.
Ia ingin meminta klarifikasi langsung dan meminta Wiranto untuk meminta maaf.
"Iya, betul. Pernyataan dicabut kemudian meminta maaf ke masyarakat Maluku," tuturnya.
Sebelumnya, Wiranto menyatakan warga Maluku dibohongi dengan informasi soal gempa susulan dan tsunami.
Akibat hal itu, ia menganggap jumlah pengungsi menjadi sangat banyak dan membebani pemerintah pusat dan daerah.
"Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi.
Pengungsi terlalu besar sudah menjadi beban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/9/2019).
Wiranto juga sudah sempat meralat pernyataannya.
Ia berkata tak pernah bermaksud melukai hati masyarakat Maluku.
Sumber : Cnnindonesia.com
COMMENTS