Anies Hilangkan Kontribusi 15% Pengembang Reklamasi yang Disyaratkan Ahok?

Anies baswedan terlihat begitu gagah dengan baju batik lengan panjang, Anies terlihat berdiri di samping sebuah spanduk berwarna merah yang bertuliskan “BANGUNAN INI DISEGEL” dengan huruf kapital dan warna hitam.

Ya, saat itu Anies ingin mengumumkan kepada seluruh warga Jakarta bahwa dirinya sudah menyegel bangunan-bangunan yang telah berdiri di pulau reklamasi, karena belum memiliki izin dari Pemprov DKI Jakarta. Sekaligus Anies ingin mendeklarasikan penghentian reklamasi di Teluk Jakarta.

Anies memang sudah berjanji kepada warga Jakarta bahwa dirinya akan menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta jika terpilih nanti. Karena menurut Anies dengan adanya pulau-pulau reklamasi akan membuat Jakarta kebanjiran. Menurut teori Anies, air sungai yang mengalir ke laut itu akan kembali lagi ke Jakarta karena dihalangi oleh pulau-pulau reklamasi tersebut.

Setelah terpilih, Anies pun dengan bangga menyatakan bahwa reklamasi telah dihentikan dan tidak boleh lagi diteruskan. Salah satu pembuktiannya adalah Anies telah menyegel bangunan-bangunan yang telah berdiri di Pulau D tanpa izin itu.

Semua pendukung Anies pun bersorak. Anies dielu-elukan karena telah memenuhi janjinya ketika kampanye, yaitu menghentikan reklamasi Teluk Jakarta seperti yang telah dikerjakan Ahok. Bagi pendukungnya Anies adalah seorang ksatria yang telah berjanji kemudian menetapinya. Penyegelan bangunan di Pulau D adalah bukti bahwa Anies telah memenuhi janjinya tersebut dan menghentikan secara keseluruhan proses reklamasi adalah pembuktian janji Anies tersebut.

Itu terjadi pada awal bulan Juni 2018 lalu. Anies sudah menjadi seorang pahlawan bagi pendukungnya. Fahira Idris bangga akan hal itu. Elisa yang selalu menentang kebijakan Ahok juga mengelu-elukan Anies seperti seorang ksatria pembela warga Jakarta.

Namun sayangnya, setahun kemudian citra yang dibentuk oleh Anies itu tiba-tiba tercium kebusukannya. Anies tiba-tiba dan secara diam-diam telah menerbitkan IMB alias Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan-bangunan di Pulau D yang semula tidak berizin dan disegel itu.

Publik pun bertanya-tanya kenapa IMB telah diterbitkan, padahal Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih belum juga dibahas di DPRD DKI Jakarta. Dan rencana Raperda ini baru akan dibahas pada tahun 2020. Lalu kenapa Anies sudah berani mengeluarkan IMB untuk bangunan di Pulau D itu?

DPRD DKI Jakarta sendiri pun terkejut ketika mendengar bahwa Anies sudah menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D itu. Padahal Anies sama sekali belum berkonsultasi kepada DPRD DKI Jakarta atas rencana tersebut. Dan seharusnya Anies baru bisa mengambil kebijakan setelah Perda RTRW itu selesai dibahas di DPRD DKI Jakarta.

Lalu apa yang membuat Anies begitu tergesa-gesa menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D tersebut? Apakah ini hasil dari pertemuan Anies dengan pengembang pulau reklamasi di rumah Prabowo? Apakah ada kongkalikong antara Anies dengan pengembang sehingga Anies dengan segera menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D yang tidak berizin itu?

Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Anies juga menyaratkan kontribusi pengembang pulau reklamasi sebesar 15 persen untuk Pemprov DKI Jakarta seperti yang disyaratkan oleh Ahok dulu? Atau Anies malah menghilang syarat tersebut dan diganti dengan syarat lainnya yang kita tidak tahu?

Dengan syarat kontribusi sebesar 15 persen seperti yang dikehendaki oleh Ahok, maka Pemprov DKI Jakarta diharapkan akan mendapatkan pemasukan sebesar Rp.147 triliun. Belum lagi lahan yang ada di pulau reklamasi sebesar 45% harus diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dengan demikian warga Jakarta tidak akan dirugikan oleh pembangunan pulau reklamasi tersebut.

Tetapi setelah Ahok lengser (mungkin juga dilengserkan atas bantuan pengembang reklamasi). Kontribusi tersebut seakan lenyap seiring dengan wacana penghentian proyek reklamasi. Dengan disegelnya pulau-pulau reklamasi dan dihentikannya proyek reklamasi membuat kontribusi pengembang sebesar 15 persen itu pun menguap entah kemana.

Dan tiba-tiba kita mendengar bahwa Anies telah mengeluarkan izin untuk bangunan-bangunan yang disegel di Pulau D tersebut. Lalu kita pun bertanya, apakah Anies tetap mengenakan kontribusi 15 persen tersebut kepada pengembang? Atau sudah terjadi deal-deal yang saling menguntungkan di antara mereka?

Dengan menghilangkan kewajiban pengembang untuk memberikan kontribusi kepada Pemprov DKI sebesar 15 persen atau sekitar Rp 147 triliun menurut perkiraan Ahok, dan kalau saja kontribusi yang diberikan hanya 10 persen dari total yang akan didapat oleh Pemprov DKI Jakarta maka pengembang akan diuntungkan sebesar Rp 132,3 triliun.

Dan kita sendiri tidak tahu kemana larinya kontribusi Rp.14,7 triliun itu kalau memang benar-benar terjadi. Karena kita tidak tahu berapa persen yang telah menjadi deal di antara mereka bukan? Tapi yang jelas, dengan memberikan izin kepada bangunan di pulau D, Anies telah mengkhianati warga Jakarta dan telah melecehkan mitranya DPRD DKI Jakarta.