Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), jumlah pemukiman kumuh di DKI Jakarta hampir setengahnya. DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem pun mengkritisi hal tersebut, karena dianggap belum ada langkah nyata meskipun anggaran yang digelontorkan sangatlah besar.
Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), jumlah pemukiman kumuh di DKI Jakarta hampir setengahnya. DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem pun mengkritisi hal tersebut, karena dianggap belum ada langkah nyata meskipun anggaran yang digelontorkan sangatlah besar.
"Yang terakhir kita anggarkan cukup besar ya, per RW (rukun warga) itu kalau saya nggak salah gelontorannya Rp 4,6 miliar satu RW, termasuk saluran daerah kumuh, jalan, lampu, termasuk taman," kata Bestari, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI seperti yang dilansir detik.com.
"DPRD nggak pernah membatasi angka untuk pembebasan lahan, hanya saja concern Gubernur belum ke arah sana, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan kan beberapa kali kawan-kawan PUPR, khususnya dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sudah mengingatkan dan bahkan menegur kapan mau dibebaskan supaya normalisasi bisa dilaksanakan, alat berat itu nggak bisa masuk," ucapnya.
Memang permasalahan pemukiman kumuh menjadi masalah cukup lama di DKI Jakarta. Pemukiman kumuh yang dimaksud tentunya area sekitar sungai. Ketika di zaman Ahok, sudah dimulai ditanggulangi dengan melakukan relokasi ke tempat yang lebih manusia.
Penduduk direlokasi dari pemukiman kumuh sekitar sungai ke rusun yang lebih layak. Namun pada saat itu, Anies dan lawan politik Ahok lainnya menganggap itu sebagai penggusuran, meskipun di tempat yang baru terdapat berbagai layanan subsidi seperti bus antar jemput dan lain sebagainya.
Setelah masyarakat di pemukiman kumuh direlokasi, normalisasi sungai pun dilakukan untuk menanggulangi banjir yang diakibatkan air sungai yang meluap. Hal ini pun tidak dilanjutkan oleh Anies, dan bahkan dia menjanjikan program naturalisasi yang hingga kini gak jelas seperti apa.
Gebrakan yang sudah dimulai Ahok tidak dilanjutkan oleh Anies. Memang kebijakan itu tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi keputusan tersebut harus diambil dengan memperhitungkan efek jangka panjangnya.
Kalau ada yang bertanya mengapa pemukiman kumuh masih banyak, lalu mempertanyakan Ahok ngapain aja, maka dia adalah orang bego, karena Ahok sudah memulai dan tidak bisa melanjutkan lagi karena gak terpilih di pilkada, sedangkan Anies tak mau melanjutkan kebijakan yang dilakukan oleh Ahok. Begitu juga dalam menanggulangi banjir, karena ini satu paket.
Menanggapi hal tersebut, alih-alih ingin membela Anies, PKS justru semakin menenggelamkan muka Anies Baswedan ke lumpur yang bau dan kotor semakin dalam dengan menyinggung program DP 0 rupiah yang dijanjikan oleh Anies untuk masyarakat miskin.
Pada kenyataannya, janji rumah tapak DP 0 rupiah yang dijanjikan Anies sangat melenceng jauh. Yang pertama, rumah tapak berubah menjadi rumah lapis alias rumah susun. Selain itu, rumah DP 0 rupiah juga tidak bisa dijangkau oleh rakyat miskin atau warga DKI Jakarta yang berpenghasilakn UMK.
Oleh karena itu, program DP 0 rupiah Anies tidak berfaedah apa-apa bagi rakyat miskin. Keberpihakan yang dulu digaungkan waktu kampanye saat ini hanya semboyan belaka, tak ada makna karena tidak ada program yang benar-benar mengena bagi permasalahan DKI Jakarta.
Janji OK Oce pun hilang ditelah bumi dan dianggap gagal. Janji dibina, diberi modal dan dicarikan pasar untuk menjual hasil produksi pun mentah. Yang ada OK Oce seperti mini market dan itu pun gagal.
Sebenarnya, apa yang dijanjikan oleh Anies serta Sandi dahulu itu sudah jelas gak masuk akal. Kemungkinan besar, warga DKI Jakarta yang memilih Anies-Sandi ketika itu bukan memilih karena program yang dijanjikan oleh Anies-Sandi, tetapi kemungkinan besar karena pengaruh dari isu SARA yang begitu kental pada pilkada Jakarta ketika itu. Sebab kalau warga DKI Jakarta memilih Anies-Sandi karena janji kampanye yang sudah jelas mustahil untuk dilakukan, itu menandakan masyarakat kita masih banyak yang mudah dibodohi oleh politisi dengan janji tak relevan.
Meskipun begitu, kita pun harus menerima Anies sebagai gubernur DKI Jakarta, karena Anies dipilih secara demokrasi. Jangan seperti kampret yang tak mau mengakui kekalahan ketika bertanding. Melihat kenyataan seperti ini, kita pun menjadi berfikir, sistem demokrasi kita sudah baik dan begitu transparan, PR ke depannya untuk membuat hasil pemilu semakin berkualitas, maka pembangunan sumber daya manusia sangatlah perlu mejadi prioritas pemerintah Jokowi ke depannya. Udah ah, itu aja…
Cak Anton
Sumber pendukung opini:
DetikNews
COMMENTS