Rekonsiliasi Politik untuk Pemersatu Bangsa, Bukan Tugar Guling Riziq Sihab

Rekonsiliasi dengan memulangkan Muhammad Rizieq Sihab dari Mekkah ke Indonesia dianggap banyak kalangan bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi persoalan politik tanah air saat ini. Alasannya, Rizieq merupakan tokoh oposisi yang kerap mengkiritik kebijakan pemerintahan Jokowi masih memilih bertahan di Mekkah paska tersangkut persoalan hukum karena kasus asusila.

Pada dasarnya, wacana rekonsiliasi yang didengungkan Presiden Jokowi lebih ke pendekatan hubungan emosional antara pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam kelompok oposisi bagi Jokowi-Ma’ruf kembali bersatu tanpa ada perpecahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia paska pemilu lalu.

Namun, pihak pendukung Prabowo menganggap rekonsiliasi lebih kepada bagi-bagi jatah kursi menteri atau jabatan publik lainnya. Selain itu, pihak pendukung Prabowo menganggap rekonsiliasi sebagai bentuk tukar guling menjemput Riziq dari tempat persembunyiannya di Arab Saudi.

Rizieq tak kunjung pulang seiring meningkatnya tensi konstelasi politik di dalam negeri. Kini, usai pilpres 2019, nasib Rizieq belum ada yang bisa menerka. Padahal, dengan dikeluarkannya surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3) untuk dua kasus yang menjerat Rizieq pada 2018 lalu, tanpa rekonsiliasi pun, Ketua FPI tersebut sudah bisa pulang ke tanah Air tanpa dijemput oleh pemerintah.

Menurut saya, mencairkan suasana politik dengan rekonsiliasi sangat tepat dilakukan, terlebih paska pemilu presiden April lalu. Masyarakat begitu terpecah antara pendukung paslon presiden 01 dengan paslon 02. Terlebih Riziq, yang begitu keras mengkritik pemerintahan Jokowi.

Sehingga, Jokowi pun berwacana untuk mengajak para pengusung Prabowo-Sandi untuk bergabung ke dalam kabinet yang baru paska pelantikan Oktober mendatang.

Presiden Jokowi berharap, kabinet jilid II mendatang, diisi oleh kaum milenial yang berasal dari pengusung Prabowo-Sandi ikut membantu koalisi Indonesia Kerja jilid II pemerintahan Jokowi- Ma’aruf Amin untuk lima tahun ke depan. Jadi tidak ada yang salah bukan? Malah niat baik Jokowi harus kita apresiasi guna kepentingan bangsa dan negara untuk lima tahun ke depan. Dengan menyatunya para pendukung kedua belah pihak, maka roda organisasi pemerintahan akan lebih baik untuk ke depannya.