Wiranto soal Benny: Kami Tangkap Kalau Masuk Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menyatakan pemerintah akan menangkap Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda jika menginjakkan kaki di Indonesia. Menurutnya, Benny merupakan Warga Negara Asing yang merecoki urusan dalam negeri Indonesia.

"Kalau masuk ke Indonesia saya tangkap, atau kami tangkap, kita proses," ujar Wiranto dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Polhukam.

Wiranto membantah Indonesia belum mengambil langkah dalam merespons tindakan yang dilakukan oleh Benny. Ia menilai proses terhadap Benny tidak semudah yang dipikirkan karena merupakan WNA yang mendapat perlindungan suaka dari negara lain.

Meski demikian, Wiranto menyampaikan pemerintah telah mengedepankan langkah diplomasi untuk merespons segara tindakan dan ujaran dari Benny.

"Tatkala kegiatannya di luar sana tentunya butuh kegiatan diplomasi, ada hukum-hukum internasional yang harus kita lakukan. Tapi kami tidak diam, selalu ada langkah-langkah untuk dapat mengantisipasi, bahkan intercept kegiatan itu," ujarnya.

Wiranto menegaskan Benny merupakan seorang provokator. Sehingga pemerintah mengambil langkah dengan terus menyampaikan fakta untuk menangkal dampak dari provokasi Benny.

Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan KBRI hingga perwakilan di PBB untuk melawan segala narasi Benny tentang Papua.

"Namun tentunya kita harus bersama-sama memberikan pertahanan yang kuat di kita sendiri supaya tidak terpengaruh dengan provokasi itu," ujar Wiranto.

Di sisi lain, Wiranto menambahkan pemerintah tidak akan meminta bantuan Interpol untuk menindak Benny. Ia menyebut Benny bukan penjahat perang.

"Tapi penjahat politik," ujarnya.

Sebelumnya Kepla Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyebut Benny Wenda sebagai dalang kerusuhan di Papua. Benny, kata Moeldoko, aktif mengkampanyekan kemerdekaan Papua di dunia internasional.

Namun, Benny menuding balik pemerintah. Dia menyebut Menko Polhukam Wiranto membentuk 'Pasukan Penjaga Merah & Putih' dan mencoba memicu konflik horizontal antara warga Papua dan warga Indonesia.

Sumber: cnnindonesia.com